Gubernur, Regent dan Ritual : Eksplorasi Diplomasi Kolonial di Ambon menjelang abad ke-19

 [Philip Post]

Leiden University, Leiden, the Netherlands

A.      Pengantar

Para Regent (Radja, Pattij, dan Orangkaija) Ambon di masa lalu pastilah sangat bangga jika diberikan tongkat berkepala/bergagang emas atau perak. Itu adalah simbol kehormatan, penghargaan buat mereka secara pribadi maupun negeri yang mereka pimpin. Tongkat seperti itu, selain payung atau panji-panji kebesaran (wimpel) dan akta/surat pengangkatan mereka sebagai Regent, adalah simbol diplomatik dalam relasi mereka dengan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda.

Artikel yang ditulis oleh Philip Post, seorang sarjana di Universitas Leiden, Belanda, membahas tentang hal itu. Artikel ini berjudul Governors, Regents, and Rituals : an Exploration of Colonial Diplomacy in Ambon at the Turn of the Nineteenth Century, yang dimuat pada jurnal Diplomatica, volume 3, tahun 2021, halaman 74-94. Artikel sepanjang 21 halaman ini terdiri dari 63 catatan kaki, namun sayangnya tidak ada gambar ilustrasi yang menyertainya.

Pada kajian ini, Philip Post menyebut bahwa Pemerintah Kolonial Belanda, yang dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda di Ambon pada awal abad ke-19, menggunakan instruksi-instruksi yang dibuat pada masa VOC (1771) untuk membangun kembali relasi mereka dengan para penguasa lokal, yaitu para Radja, Pattij, dan Orang Kaija Ambon. selain menggunakan instruksi lama yang diterbitkan ulang, pemerintah kolonial juga menggunakan cara pemberian “hadiah”, berupa tongkat bergagang emas atau perak sebagai tanda kesetiaan, pemberian kain tekstil linen kepada para penguasa itu.

Artikel yang kami terjemahkan ini dilakukan untuk dibaca, agar minimal kita bisa mengetahui dan memahami sejarah “kecil” sosial politik yang melingkupi relasi diplomatik antara para penguasa lokal dan kaum kolonial. Pada artikel hasil terjemahan ini, kami menambahkan beberapa gambar ilustrasi dan catatan tambahan. Akhir kata selamat membaca semoga pemahaman kesejarahan kita semakin luas.

 

B.       Terjemahan 

Abstrak

Artikel ini menganalisis bagaimana negara kolonial Belanda di Ambon pada awal abad ke-19 mencoba untuk membangun kembali hubungan mereka dengan para Regent setempat, dengan memanfaatkan protokol yang sudah ada yang telah dihasilkan selama periode Vereenigde Oostindiche Compagnie (1602-1799). Terlibat dalam diplomasi kolonial sangat penting karena runtuhnya VOC (1796) dan 2 periode singkat kekuasaan Inggris di Ambon (1796-1803 dan 1810-1817) telah mengguncang pemerintahan Belanda hingga ke dasar-dasarnya. Untuk membangun kembali legitimasinya dengan para penguasa lokal ini, negara kolonial menggunakan protokol, dokumen, dan ritual diplomatik yang telah disusun dan dinegosiasikan oleh VOC. Artikel ini akan fokus membandingkan apa yang disebut “Intruksi untuk para Regent” yang dibuat pada tahun 1771 oleh administratur VOC, dengan yang diterbitkan kembali pada tahun 1818 oleh negara kolonial, dan akan menganalisis sejumlah ritual dan protokol yang memainkan peranan penting dalam menentukan hubungan antara para Gubernur dan Regent

Pendahuluan dan Historiografi

Ketika ahli botani, Caspar Reinwardt, mengunjungi Kepulauan Maluku pada tahun 1821, ia tidak hanya melakukan pengamatan tentang keanekaragaman hayati yang luar biasa dari kepulauan ini, tetapi juga mencatat keterkejutannya tentang sebuah benda yang dibawa oleh beberapa Regent (Radja,Pattij, Orangkaija) setempat sebagai tanda perbedaan dan kepatuhan/kesetiaan mereka terhadap negara kolonial Belanda. Kejutannya dipicu oleh pengamatan bahwa para Regent tersebut, semuanya membawa tongkat dengan kepala emas atau tongkat berkepala emas dan perak, dengan tanda bukan dari monarki Belanda atau simbol berbeda negara Belanda, seperti yang diharapkan, melainkan dari Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), suatu perdagangan yang telah berkuasa di Maluku sejak pertengahan abad ke-17 dan seterusnya, yang telah bangkrut pada akhir abad ke-18¹. Kepulauan Maluku, bagaimanapun, sekarang adalah bagian dari Hindia Belanda, yaitu negara kolonial Belanda yang secara resmi didirikan pada tahun 1816. Jadi mengapa simbol-simbol perusahaan dagang yang sudah bangkrut, yang telah dikritik habis-habisan selama abad ke-18 karena kebijakan perdagangannya yang opresif dan monopolistik, masih digunakan oleh para Regent yang sekarang menjadi bagian dari negara Belanda itu?. Reinwardt hanya menyebut hal itu sepintas lalu dan melanjutkan deskripsinya dengan pengamatan tentang kehidupan alam Maluku, yang ia tulis dan akhirnya diterbitkan di Amsterdam pada tahun 1858.  Artikel ini akan memperluas pengamatan Reinwardt dan akan menunjukan bahwa penggunaan tongkat-tongkat seperti ini secara terus menerus dengan tanda/simbol VOC bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi menunjukan peran yang lebih luas yang merupakan warisan kompeni miliki dalam membentuk hubungan antara pemerintah kolonial Belanda dan para Regent Ambon. 

Para Regent Ambon, ca. 1920

Artikel ini menganalisis bagaimana pejabat kolonial di Ambon pada awal abad ke-19, memanfaatkan peraturan dan ritual yang telah dibuat pada masa VOC dalam membentuk hubungan mereka dengan para Regent Ambon setempat. Ketika VOC, yang secara tradisional dipandang sebagai perusahaan perdagangan yang aktif di Asia antara tahun 1602 dan 1799, bangkrut pada akhir abad ke-18, harta milik perusahaan itu, termasuk Ambon, diambil alih oleh Inggris. Setelah 2 kali pemerintahan peralihan/sementara Inggris, otoritas Belanda di Ambon harus ditegakkan kembali, namun sekarang kekuasaan itu tidak dijalankan oleh perusahaan dagang, melainkan oleh negara kolonial. Artikel ini berargumen bahwa warisan VOC memainkan peranan penting dalam membentuk praktik diplomatik negara kolonial. Artikel ini akan memperluas kajian tentang beberapa tulisan Gubernur Ambon, pejabat tertinggi resmi wilayah itu, dan menunjukan bahwa dalam banyak kasus digunakan dokumen dan pengetahuan yang dihasilkan pada abad ke-18 untuk memberi bentuk pada posisi para Regent di Ambon. Kajian ini akan berfokus pada bagaimana pemerintah kolonial pada tahun 1818 menerbitkan kembali dokumen tentang “petunjuk bagi para Regent setempat”, yang pertama kali dibuat oleh seorang Gubernur VOC pada tahun 1771. Lebih lanjut, aturan itu akan menunjukan banyak ritual, seperti membawa tongkat, yang berperan penting dalam interaksi antara negara kolonial dan para Regent Ambon, adalah berdasarkan yang telah dinegosiasikan pada abad ke-18.

Dalam 2 dekade terakhir, beberapa sarjana telah menyelidiki cara berdagang perusahaan seperti VOC dan rekannya dari Inggris, East India Company atau EIC, menjelaskan peran bagi perusahaan itu sendiri dalam komunitas diplomatik yang mapan di seluruh Asia². Bahwa minat terhadap praktik diplomatik semacam itu baru muncul baru-baru ini, dapat dijelaskan oleh fakta bahwa untuk waktu yang lama banyak sejarahwan terutama tertarik untuk menganalisis perusahaan-perusahaan ini sebagai kekuatan perdagangan, dan kurang fokus untuk menyelidiki fitur-fitur seperti negara mereka. Mengenai VOC, telah ada banyak sekali penelitian untuk mengetahui jenis komoditas yang diperdagangkannya³, bagaimana mereka membentuk diri mereka sendiri dalam jaringan perdagangan Asia pada abad ke-17 dan 18, dan telah ada analisis tentang bagaimana VOC memperkenalkan semua jenis instrumen keuangan baru⁴, yang memungkinkannya mengumpulkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan volume perdagangan antara Asia dan Eropa⁵. Namun, para sarjana semakin menekankan bahwa pada awal periode modern, perdagangan, politik, dan perang saling terkait erat. Gerrit Knaap, misalnya, telah menunjukan bahwa untuk melindungi monopolinya, VOC membutuhkan aparat militer yang sangat luas, yang selama 2 abad keberadaannya hampir selalu terlibat dalam perang melawan penguasa lokal. Untuk memahami bagaimana perusahaan perdagangan berdagang, maka perlu memahami konteks politik dimana mereka beroperasi. Knaap menyatakan bahwa upaya untuk “menggambarkan keberhasilan VOC semata-mata sebagai hasil wirausaha komersial Belanda adalah sebuah mistifikasi, yang sesuai dengan citra yang berusaha diciptakan Belanda untuk dirinya sendiri di dunia pasca kolonial ini”⁶. 

Para sarjana menekankan ciri-ciri seperti negara secara alami juga menganalisis cara VOC berinteraksi dengan para penguasa dan pedagang Asia. Mereka telah menekankan bahwa kemampuan untuk menciptakan pos-pos perdagangan dan mempertahankannya hanya dimungkinkan dengan melakukan diplomasi⁷. Bhawan Ruangsilp telah menekankan bahwa “keuntungan komersial dan perluasan wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi perusahaan dalam interaksinya dengan para pesaingnya di Eropa dan rekan-rekan mereka di Asia”⁸. Penelitian tentang cara VOC melakukan diplomasi ini sangat dipengaruhi oleh wawasan New Diplomatic History, yang menekankan pentingnya aktor non-negara (seperti perusahaan dagang) dan peran aspek budaya dan material dari pertemuan diplomatik⁹. Guido van Meersbergen telah menjelaskan bahwa “dalam prosesnya, gagasan kita tentang diplomasi modern awal telah sangat berkembang. Tidak lagi memandang diplomasi sebagai pelestarian eksklusif politik tinggi yang dibatasi oleh kronologis Eurosentris, para sarjana juga mulai memperhitungkan banyak kontribusi aktor non-Eropa untuk pengembangan institusi diplomatik dan praktik”¹⁰. Pekerjaan penting telah dilakukan, misalnya, pada praktik pertukaran hadiah, pada ritual seputar misi diplomatik, dan tentang bagaimana dalam pertemuan diplomatik seperti itu, representasinya tentang “yang lain” dinegosiasikan kembali¹¹. Karena kerangka kerja ini, kita sekarang tahu lebih banyak tentang cara perusahaan perdagangan yang terlibat dalam diplomasi untuk mengukir peran bagi diri mereka sendiri dalam jaringan perdagangan Asia yang ada. Namun, sedikit yang diketahui tentang bagaimana interaksi diplomatik tetap penting setelah VOC memantapkan dirinya sebagai aktor dominan dalam jaringan ini. Hal ini tercermin dalam fakta bahwa “sebagian besar studi [tentang VOC dan diplomasi]..... telah berfokus pada hubungan bilateral antara kompeni dan satu kekuasaan Asia”, semuanya dengan “kepentingan yang konsisten dalam perjuangan awal kompeni”¹². Lebih lanjut, sedikit yang diketahui tentang warisan budaya diplomatik yang dinegosiasikan VOC dengan penguasa Asia. Apa yang terjadi dengan budaya diplomatik ini setelah disintegrasi VOC????. Dengan demikian kita memiliki sedikit wawasan tentang bagaimana interaksi antara negara kolonial, yang didirikan pada awal abad ke-19, dan penguasa lokal di kepulauan Indonesia dibentuk budaya diplomatik yang sudah ada.

Kurangnya minat terhadap kesinambungan antara abad ke-18 dan ke-19 merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas dalam penelitian tentang sejarah kekaisaran Belanda, yaitu bahwa periode VOC dan negara kolonial, jarang dipelajari dalam kesatuan. Tentu saja ada banyak ahli tentang VOC dan banyak ahli tentang negara kolonial, tetapi hanya ada sedikit penelitian tentang kesinambungan di antara mereka. Ada historiografi panjang yang berpendapat bahwa birokrasi kolonial Belanda modern baru muncul pada abad ke-19, tanpa membahas bagaimana hal itu mungkin terkait dengan pemerintahan VOC. Wim van Doel, misalnya, memulai penjelajahannya tentang birokrasi kolonial Belanda pada tahun 1808 dan dengan cepat menelusuri bagaimana VOC mungkin telah membentuk negara kolonial di kemudian hari¹³. Hal yang sama berlaku untuk monograf J.H.M. Kommers, tentang perkembangan birokrasi Hindia Belanda, yang berfokus pada periode tahun 1800-1830, tanpa banyak memperhatikan cara-cara yang berbeda dimana neara kolonial mengambil alih praktik, ide, jaringan, tradisi dan struktur dari VOC¹⁴. Oleh karena itu, sejarahwan lain, Jurrien van Goor, berpendapat bahwa untuk waktu yang lama “pertanyaan tentang kesinambungan antara VOC dan negara Hindia Timur Belanda hampir tidak terjawab. Gambaran abad ke-19 tentang awal yang baru dan modern setelah hari-hari gelap kompeni, sering diterima tanpa pertanyaan lebih lanjut”¹⁵. Kemungkinan alasan kurangnya perhatian terhadap kontinuitas ini adalah bahwa pejabat kolonial di abad ke-19 menekankan betapa sangat berbedanya mereka dibandingkan dengan administratur-administratur VOC. Pejabat abad ke-19 sering melukiskan gambaran keretakan sejarah yang terjadi pada akhir abad ke-18, sehingga tampaknya tidak mungki ada kesinambungan penting antara VOC dan negara kolonial.

Baru-baru ini, beberapa sejarahwan menjadi lebih kritis terhadap perbedaan antara periode modern awal modern dan malah menekankan kontinuitas penting di antara mereka. Alicia Schrikker telah mempelajari masalah ini untuk Ceylon/Srilangka pada pergantian abad ke-19, ketika pemerintahan Belanda digantikan oleh kekuasaan Inggris pada tahun 1796. Ia menekankan bagaimana perlawanan terhadap upaya Inggris untuk memperkenalkan reformasi kolonial baru, memaksa mereka untuk memperkenalkan kembali beberapa kebijakan lama dari VOC¹⁶. Ini menunjukan betapa pentingnya warisan kolonial Belanda dalam membentuk pemerintahan Inggris di Ceylon. Demikian pula, Eddy Kent telah mempelaari pemerintahan kolonial di British India dan telah menantang keyakinan bahwa pemindahan dari kompeni ke kerajaan Inggris selama abad ke-19 harus dilihat sebagai perubahan paradigma¹⁷. Dia berpendapat bahwa transisi ini memiliki banyak nilai simbolis, tetapi dalam pemerintahan sehari-hari, pegawai sipil tidak harus menghadapi banyak perubahan : mereka “tetap di kantor mereka, dengan peran dan tanggung jawab yang sama tetapi dengan gelar-gelar baru”¹⁸. Untuk Hindia Belanda abad ke-19, Remco Raben dan Ulbe Bosma telah menjelaskan bahwa dari sudut pandang orang Ambon lokal, “perubahan pemerintahan di awal abad ke-19, dari Belanda ke Inggris dan kembali ke Belanda, hanya menghasilkan riak di dalam ritme mendalam berabad-abad”¹⁹. Bahkan, Jurrien van Goor telah menunjukan bahwa sepanjang abad ke-19, negara kolonial disebut sebagai kompenie, nama yang berasal dari VOC²⁰. Ini menunjukan bahwa bagi orang Ambon lokal, transisi dari perusahaan dagang ke negara kolonial tidak dianggap sebagai perubahan mendasar dalam kebijakan dan pemerintahan. Pertanyaannya tetap, apakah ini juga berlaku untuk cara pemerintah kolonial terlibat dalam hubungan diplomatiknya dengan para penguasa lokal Ambon. 

Besluit pemberikaan tongkat berkepala emas/perak

Kajian ini berpendapat bahwa adalah bermanfaat untuk melihat transisi dari perusahaan dagang ke negara kolonial, dan ini akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana budaya diplomatik kolonial muncul. Hal ini akan dilakukan dengan menganalisis bagaimana pejabat kolonial di awal abad ke-19 memanfaatkan peraturan dan ritual yang dihasilkan oleh VOC untuk membangun kembali hubungannya dengan para Regent lokal. Dengan memiliki wawasan tentang kesinambungan ini, dimungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana negara-negara kolonial, seperti Belanda dan Inggris, dibangun di atas sisa-sisa perusahaan perdagangan setelah perusaahan tersebut diambil alih oleh mereka. Selain itu, akan terlihat betapa bermanfaat untuk menganalisis bagaimana diplomasi kolonial dilakukan tidak hanya sebagai sarana untuk membentuk peran dalam masyarakat, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan bahwa hubungan antara aktor yang berbeda dalam masyarakat kolonial dapat terpelihara .

Diplomasi kolonial, selanjutnya, bukan tentang hubungan antara 2 negara berdaulat, tetapi tentang bagaimana, bahkan dalam masyarakat kolonial, dimana 1 negara mengendalikan kedaulatan politik yang efektif dari yang lain, baik penjajah maupun yang terjajah terus menerus terlibat dalam “kegiatan trilogi diplomatik klasik : pengumpulan informasi, komunikasi dan negosiasi”²¹. Meskipun para Regent secara formal memainkan peran subordinat dalam sistem kolonial Belanda, negara kolonial Belanda di Ambon sangat bergantung pada mereka dalam memelihara infrastruktur kolonial. Ini hanya bisa terwujud jika posisi otonomi para Regent dalam masyarakat Ambon dihormati. Oleh karena itu, menegakkan dan mendukung otoritas yang dimiliki para Regent dalam masyarakat Ambon sangat penting bagi rancangan kolonial Belanda. Gubernur-gubernur asal Belanda dan para Regent Ambon mewakili komunitas politik yang berbeda dan diplomasi memainkan peran penting dalam membentuk hubungan ini. Sementara diplomasi dan kolonialisme mungkin pada pandangan pertama tampak seperti teman yang aneh, studi terbaru telah menekankan bahwa “bahwa mempelajari budaya diplomatik dapat menjelaskan dinamika antar dan intra imperial”, seperti yang dapat dilihat dalam kajian terbaru tentang diplomasi dalam politik-politik intra-imperial di dalam kekaisaran Ottoman²². Kajian ini bertujuan untuk menunjukan bahwa dalam pertemuan kolonial di Asia, kemampuan untuk terlibat dalam diplomasi juga sangat penting, baik bagi penjajah maupun pihak terjajah.

Analisis ini disusun sebagai berikut : ini akan dilanjutkan dengan memberikan beberapa konteks penting tentang bagaimana pemerintahan Belanda bekerja di Ambon, dan akan menjelaskan apa posisi para Regent lokal dalam pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian akan dibahap mengapa negara kolonial mengeluarkan kembali instruksi untuk para Regent pada awal abad ke-19. Ini akan membandingkan instruksi yang dari tahun 1818 dengan yang dari tahun 1771, dan akan mempelajari bagaimana negara kolonial menggunakan instruksi ini untuk mengontrol para Regent sebagai sebuah kelompok. Kemudian akan dibahas bagaimana para Regent Ambon kadang-kadang berhasil menggunakan instruksi ini untuk keuntungan mereka sendiri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa relasi ini tidak hanya ditentukan oleh instruksi formal, tetapi juga dibentuk oleh segala macam ritual, seperti pertukaran hadiah, yang juga diambil dari [kebiasaan] VOC.

Perubahan dan Kontinuitas di Maluku

Maluku adalah gugusan kepulauan, yang sejak akhir abad ke-16 dan seterusnya, menarik para penjelajah Eropa, yang paling penting di antara mereka adalah Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kepulauan itu sangat penting pada abad ke-17 dan ke-18 karena hanya di sanalah rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan fuli dapat dibudidayakan²³. Belanda dengan cepat mengalahkan pesaing mereka dan berhasil membangun pijakan yang kuat di kepulauan ini, sangat sering memaksa jalan mereka melalui kekerasan dan teror. Untuk memaksimalkan keuntungannya, VOC membuat monopoli perdagangan atas rempah-rempah yang menguntungkan ini, yang sudah ada sejak pertengahan abad ke-17 dan seterusnya²⁴. Sistem ini memungkinkan VOC untuk membeli rempah-rempah dengan harga tetap dan kemudian menjualnya dengan keuntungan besar di Asia sendiri dan juga di seluruh dunia. VOC membutuhkan kehadiran militer dan sipil yang kuat untuk melindungi monopolinya, dan, yang sama pentingnya, mempertahankan hubungan yang langgeng dengan para penguasa lokal untuk mengatur populasi sekitar 80.000 jiwa di kepulauan Ambon. 

Para Regent setempat memainkan peran penting dalam cara VOC memerintah, karena campur tangan langsung dalam urusan sehari-hari orang Ambon dianggap sebagai urusan yang sangat mahal. Para Regent memainkan peran penting dalam memobilisasi tenaga kerja yang cukup untuk budidaya cengkih, dan dalam mempertahankan monopoli rempah-rempah Belanda. Budidaya rempah-rempah hanya diperbolehkan di beberapa pulau Ambon : Ambon, Haruku, Saparua dan Nusa Laut. Budidaya cengkih di pulau-pulau lain dilarang keras, dan untuk memastikan bahwa orang-orang mematuhi kebijakan VOC, mereka mengadakan tur inspeksi, yang disebut Ekspedisi Hongi : selama beberapa minggu setiap tahun, ratusan pegawai VOC dan orang Ambon lokal akan mengunjungi dan memeriksa puluhan pulau-pulau untuk memastikan bahwa cengkih yang tumbuh di luar pulau-pulau tersebut di atas, telah dimusnahkan. Kadang-kadang, pohon cengkih juga ditebang ketika harga cengkih turun karena kelebihan produksi. Para Regent juga bertanggung jawab untuk memobilisasi jumlah orang yang cukup untuk tenaga kerja corvée. Para Regent ini memainkan peran kunci dalam pemeliharaan bangunan-bangunan VOC, dalam pengiriman surat ke dan dari Regent, dalam bongkar muat kapal, dan sangat penting untuk tugas-tugas lain yang sangat penting untuk infrastruktur kolonial. Para Regent ini mampu memobilisasi buruh dalam jumlah besar karena mereka memiliki status istimewa dalam komunitas mereka. Sebagian besar waktu, posisi utama di desa dipegang oleh sejumlah kecil keluarga. Meskipun penguasa kolonial Belanda akan menyebut para Kepala Desa sebagai Regent, mereka dikenal dalam masyarakat mereka sendiri sebagai “Radja”, “Pattij”, atau “Orangkaija”, dan dalam historiografi Belanda, istilah Regent kebanyakan digunakan untuk penguasa di Jawa²⁵. Ketika seorang Regent berhenti dari tugasnya, para tetua desa (orangkaya) akan berunding di antara mereka, dan kemudian akan mencalonkan salah satu dari mereka kepada pemerintah kolonial. Seringkali, pemerintah kolonial mengambil alih rekomendasi dari para tetua desa, setelah itu calon tersebut akan diangkat secara resmi oleh pemerintah kolonial Belanda di Ambon²⁶. Kadang-kadang seorang Regent akan mewariskan tugasnya kepada putranya, tetapi, kadang sering saudara laki-lakinya atau anak dari saudara laki-lakinya akan diangkat²⁷. 

Kontak dengan para Regent setempat dilakukan oleh pejabat tertinggi daerah : yaitu Gubernur, dan kemudian Residen Ambon. Dalam banyak hal dapat dikatakan bahwa bagi orang Ambon lokal, Gubernur-lah yang mewujudkan kekuasaan Belanda di Maluku. Pada abad ke-18 dan ke-19, ketika mengirim surat masih memakan waktu berbulan-bulan, para pejabat kolonial yang sekarang terlupakan ini adalah orang-orang yang ada di tempat, yang seringkali beroperasi seperti otokrat, menggabungkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eduard Douwes Dekker mengatakan hal ini dalam karyanya, Max Havelaar (1860) : “ para Residen inilah yang sebenarnya mewakili otoritas Belanda........orang-orang tidak mengenal Gubernur Jenderal, maupun Dewan Hindia, atau para Direktur di Batavia. Mereka hanya mengenal Residen”²⁸. Gubernur dan Residen ini bertanggung jawab untuk memungut pajak, menyelenggarakan ketertiban umum, dan menjalin hubungan politik di daerahnya. Pemaksaan, mediasi dan diplomasi menjadi sarana utama untuk mencapai hal ini. sebagai pejabat tertinggi daerah, Gubernur juga akan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk memberi tahu alasannya di Batavia (Jakarta), pusat Perusahaan Hindia Timur Belanda dan temoat tinggal Gubernur Jenderal. Para Gubernur dan Residen, kebanyakan berasal dari Republik Belanda dan hampir semuanya menganut Calvinisme, tetapi mayoritas telah bekerja di berbagai posisi administratif dan politik di Asia sebelum naik pangkat menjadi Gubernur²⁹.

Meskipun kekuasaan Belanda di Ambon tidak dilawan secara mendasar sepanjang abad ke-18, ia menerima 2 pukulan besar pada pergantian abad ke-19, ketika Inggris berhasil “menggulingkan” kekuasaan Belanda dua kali : pertama selama tahun 1796-1803 dam kedua pada 1810-1817. Hal ini dalam konteks perang revolusioner dan Napoleon, ketika “setelah pendudukan Prancis di Republik Belanda pada tahun 1794-1795, Inggris menganggap penting untuk mengamankan bekas milik Belanda di timur, baik untuk mengamankan rute ke India...........dan untuk mengganggu hubungan Prancis ke Asia”³⁰. Perjanjian Amiens, yang ditandatangani pada tahun 1802, menetapkan perdamaian antara Inggris dan Prancis, setelah itu Maluku dikembalikan ke Republik Batavia pada tahun 1803³¹. Namun, saat otoritas Belanda dipulihkan, itu bukan lagi VOC yang menjalankan kekuasaan, tetapi pemerintah Belanda, yang telah mengambil alih harta milik VOC ketika perusahaan itu bangkrut. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1810, Inggris kembali memutuskan untuk memapankan diri di kepulauan Maluku, sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk “mengkonfirmasi dominasi Inggris di lautan Tanjung Harapan”, menghasilkan pemerintahan interegnum kedua Inggris di kepulauan rempah-rempah, tetapi kali ini juga membangun dominasi mereka di Jawa³². Inggris telah berhasil menyingkirkan Prancis dari Mauritius beberapa bulan sebelumnya, dan dengan mengambil alih Maluku dan Jawa, mereka berhasil menetralisir Prancis di Samudera Hindia³³. Dengan hancurnya kekuasaan Napoleon dan pulihnya monarki Belanda di tangan William I Orange, negosiasi dimulai untuk mengembalikan harta kolonial Belanda. Ketika pemerintah Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian London (Treaty of London) pada tahun 1814, mereka sepakat bahwa Maluku akan dikembalikan ke Belanda, yang akhirnya akan terjadi pada tahun 1817.

Pamor Belanda sangat menderita setelah dikalahkan dengan mudah oleh Inggris beberapa tahun sebelumnya. Desas-desus tentang pemulihan kekuasaan Belanda menyebabkan ketidakpuasan besar di antara para penguasa Ambon, yang membantu memicu pemberontakan besar, yang dipimpin oleh Thomas Matulessy (juga dikenal sebagai Pattimura). Pemerintahan Inggris dianggap jauh lebih lunak dan lebih mudah dijalani oleh orang Ambon. Seorang penduduk lokal pernah menyatakan bahwa “jika Belanda ingin memerintah kita, maka mereka harus jujur dan adil, seperti orang Inggris, yang menepati janji mereka”³⁴. Banyak orang Ambon marah ketika mereka menyadari bahwa pejabat Belanda, yang diutus untuk mengambil alih kekuasaan dari Inggris, tidak fokus pada kepentingan orang Ambon, melainkan hanya mementingkan keuntungan. Pattimura dan sejumlah Regent lokal, oleh karena itu, memutuskan untuk bergabung dan mencoba memastikan bahwa Belanda digulingkan sebelum mereka dapat mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Antara Mei dan November 1817, terjadi beberapa bentrokan kekerasan antara militer Belanda dan para pemimpin Ambon ini. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan telah menyebabkan pertumpahan darah yang luar biasa, tetapi ketika pasukan tambahan tiba dari Batavia serta Ternate dan Tidore, Belanda berhasil mengalahkan orang Ambon dan akhirnya menangkap Pattimura pada 13 November. Dia dan puluhan pemimpin Ambon lainnya dijatuhi hukuman mati, menyebabkan masyarakat Ambon kehilangan banyak pemimpin lokalnya. 

Angin Perubahan ???

Setelah bentrokan yang sangat keras dan kekalahan para pemimpin Ambon ini, pemerintah kolonial Belanda mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya dan memperluas cengkeramannya pada masyarakat Ambon. Akan tetapi, kekuasaan kolonial sekarang tidak dilakukan oleh perusahaan dagang melainkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang resmi berdiri pada tahun 1816. Puluhan administrator Belanda dikirim ke Hindia Belanda (Nusantara), yang tidak pernah dipekerjakan oleh VOC, dan kini telah memperkenalkan filosofi baru kolonial : diproklamirkan dengan lantang bahwa perlombaan untuk mendapatkan keuntungan tidak akan lagi berkuasa dan sebaliknya perhatian yang tulus terhadap rakyat kolonialnya akan ditunjukan. Gubernur H.M. de Kock^a, yang memerintah di Ambon antara tahun 1818 dan 1819, menyatakan bahwa dalam pandangannya, pemberontakan Pattimura didasarkan pada persepsi bahwa Belanda akan mendasarkan kekuasaan mereka pada “sistem lama” VOC³⁵. Bagaimanapun, ia telah mencoba meyakinkan rakyat kolonial Ambon bahwa hal itu tidak terjadi. De Kock menulis bahwa “Saya telah membuat tugas saya yang menyenangkan untuk menanamkan rasa hormat di antara penduduk pribumi (inlander) untuk administrasi Belanda. Dalam semua kesempatan, saya telah menerima dan berbicara dengan para Regent dan orang-orang dari keturunan rendah, dan menyampaikan kepada mereka bahwa pemerintah, dalam arti yang seluas-luasnya, menginginkan agar penduduk pribumi (inlander) diperintah dengan lembut dan adil, dan agar mereka tidak ditindas atau diperlakukan tidak adil”³⁶. De Kock tidak sendirian dalam membahas ide-ide ini, tetapi bagian dari seluruh generasi pejabat yang percaya bahwa pemerintah kolonial Belanda harus diprofesionalkan dan dirasionalisasikan agar dapat bekerja secara efisien dan adil. Gubernur Jenderal seperti Herman Willem Daendels (memerintah 1808-1811) dan Godert van der Capellen (memerintah 1816-1826) percaya bahwa pemerintah kolonial Belanda harus disentralisasi dan diprofesionalkan dengan mendirikan lembaga-lembaga baru, seperti Sekretariat Jenderal dan Peradilan Audit, tetapi juga dengan meningkatkan komunikasi antara Karesidenan yang berbeda dan dengan meluncurkan proposal untuk mendirikan sekolah-sekolah administrasi, dimana generasi baru pejabat dapat dilatih³⁷. 

Instruksi Gubernur tahun 1818

Instruksi-instruksi Lama dan Baru

Sementara rencana tersebut sedang dibahas di Batavia, De Kock menyadari bahwa untuk mengumpulkan dan mengirimkan rempah-rempah, ia sangat bergantung pada menjalin hubungan dekat dengan para Regent Ambon. Dalam konteks inilah, ia mengeluarkan secara resmi instruksi baru untuk para Regent pada tahun 1818. Dalam teks yang menyertai instruksi baru itu, dia menjelaskan bahwa instruksi ini diperlukan karena para Regent baru telah diangkat pada tahun lalu untuk menggantikan para Regent yang telah bergabung dengan aksi perlawanan terhadap otoritas Belanda dalam pemberontakan Pattimura, dan yang telah dieksekusi atau dihukum pembuangan ke Jawa sebagai akibat partisipasi mereka. Banyak dari para Regent ini “sama sekali tidak terbiasa dengan instruksi lama”, dan de Kock percaya bahwa pada waktunya telah tiba untuk memberitahu mereka tentang tugas dan kewajiban mereka terhadap negara kolonial Belanda³⁸. Selain itu, instruksi asli dari tahun 1771 telah diperbaharui beberapa kali, dan dengan menerbitkan kembali instruksi, akan menjadi sangat jelas bagi semua pihak yang terlibat, apa tanggung jawab bersama dari mereka. Selanjutnya, instruksi tidak hanya dikeluarkan untuk para Regent lokal, tetapi juga untuk seluruh jajaran administratur Belanda. Hal ini dapat menunjukan bahwa pada awal abad ke-19, ada kebutuhan yang meningkat untuk memformalkan apa yang dituntut dari para administratur yang berbeda ini. Instruksi baru dibuat untuk administratur Eropa tidak didasarkan pada yang sebelumnya, tetapi pada instruksi untuk para Regent lokal.

Instruksi pertama (lama) untuk para Regent^b, dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 1771 oleh Gubernur VOC Amboina, Johan Abraham van der Voort, yang pernah menjadi pejabat daerah tertinggi di Ambon antara tahun 1770 dan 1775. Instruksi ini tidak diawali dengan penjelasan mengapa penguasa kolonial menganggapnya perlu menulis kewajiban bagi para Regent, tetapi dalam dokumen lain, yang ditulis untuk penggantinya, Van der Voort tampaknya menyarankan bahwa hal ini dilakukan karena pemerintah kolonial dihadapkan pada akhir tahun 1760an dengan beberapa opini/pendapat, bahwa para Regent Ambon dianggap terlalu independen/bebas dari VOC³⁹. Hal ini terutama bermasalah karena pada akhir tahun 1760an, penguasa kolonial di Republik Belanda dan di Batavia telah memerintahkan agar produksi cengkih perlu diturunkan karena ancaman produksi yang berlebihan menyebabkan berkurangnya keuntungan pada rempah-rempah. Mengurangi jumlah cengkih hanya dapat dicapai dalam jangka pendek dengan melalui ekspedisi hongi, dimana banyak pohon cengkih dapat ditebang. Untuk mengaturnya dengan sukses, para Regent lokal harus sangat menyadari peran dan kewajiban mereka, yang dapat menjelaskan mengapa otoritas kolonial memutuskan untuk menuliskannya dalam instruksi yang terperinci⁴⁰.

Perbandingan Instruksi-instruksi

Instruksi tahun 1771 berisi sebanyak 50 pasal, sedangkan revisi yang diterbitkan kembali tahun 1818 terdiri dari 45 pasal, tetapi secara umum, kedua instruksi ini sangat mirip dalam ruang lingkup dan isi. Beberapa pasal memiliki maksud yang sangat luas dan mencakup prinsip-prinsip umum tentang perilaku yang benar, sedangkan instruksi lainnya sangat spesifik dan tidak meninggalkan sedikit keraguan tentang penerapannya. Terutama pasal-pasal inilah yang telah direvisi dan diperbaharui pada tahun 1818. Pasal-pasal yang lebih umum telah disalin hampir kata demi kata.

Kedua instruksi tersebut mengawali pasal pertama dengan kata-kata menegur bahwa “semua pemimpin lokal harus memerintah dengan cara yang benar dan lunak tanpa melakukan pemerasan (knevalarijen) dan kekejaman”⁴¹. Kedua instruksi tersebut kemudian dilanjutkan dalam pasal 2-4 dengan membahas kewajiban agama yang diemban kepada para Regent. Para Regent beragama Kristen, perlu memastikan pelaksanaan upacara keagamaan dengan baik oleh warga Kristen mereka, dan harus memastikan bahwa anak-anak Kristen bersekolah. Para Regent Kristen dan Islam perlu memastikan masyarakatnya tidak terlibat dalam konflik agama, yang juga mengapa orang Kristen tidak boleh menikahi wanita Islam dan laki-laki Islam tidak boleh menikahi wanita Kristen. Pemerintah kolonial Belanda sangat bergantung pada orang Ambon lokal untuk melakukan semua jenis pekerjaan, dan oleh karena itu instruksi dilanjutkan dengan beberapa pasal membahas tentang jenis-jenis kerja paksa yang harus dilakukan orang Ambon lokal untuk pemerintah kolonial dan untuk para Regent itu sendiri. Para Regent hanya diinstruksikan agar rakyatnya melakukan jenis pekerjaan yang telah diberi wewenang oleh kebiasaan dan tidak membebani mereka dengan tugas tambahan (pasal 5). Selanjutnya adalah daftar lengkap tentang berapa jumlah banyak laki-laki yang harus diberikan oleh para Regent yang berbeda kepada otoritas kolonial. Kewajiban ini sering didasarkan pada kontrak lama. Misalnya, dalam pasal 9 dari instruksi baru dan pasal 10 dari instruksi lama disebutkan bahwa “penduduk Manipa diwajibkan berdasarkan kontrak (17 Februari 1622) untuk membangun dan memperbaiki benteng-benteng dan menyediakan kapur, batu bata, kayu dan buruh, yang tidak akan menerima upah”⁴². Hal ini menunjukan bahwa pemerintah kolonial membenarkan kewenangannya dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian yang telah dirundingkan dan dibuat oleh VOC. Ini dapat dilihat sebagai lapisan kesinambungan lain antara VOC dan negara kolonial.

Namun, ini tidak berarti bahwa kewajiban ini tetap sama sepenuhnya. Sebenarnya, terutama sehubungan dengan kewajiban khusus, kedua instruksi itu berbeda. Hal ini mudah dijelaskan dengan perubahan jumlah penduduk : Para Regent yang memerintah daerah-daerah yang penduduknya telah meningkat, wajib menyediakan lebih banyak laki-laki kepada pemerintah kolonial, dan para Regent yang memerintah wilayah-wilayah jumlah penduduknya yang telah berkurang, harus menyediakan lebih sedikit laki-laki. Instruksi tersebut juga menentukan jumlah bahan yang harus dipasok oleh para Regent kepada pemerintah kolonial. Selanjutnya, kedua instruksi tersebut berisi rincian yang tepat tentang peran para Regent dalam mengatur ekspedisi hongi, yang menunjukan berapa banyak orang serta jumlah perahu dan bahan-bahan yang mereka berikan kepada pemerintah kolonial. Seperti yang telah kita lihat, ekspedisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pohon cengkih hanya ditanam di daerah yang diizinkan oleh pemerintah kolonial. Jika pohon cengkih ditanam secara ilegal, pohon tersebut akan ditebang dalam ekspedisi hongi.

Instruksti dilanjutkan dengan menunjukan apa peran para Regent dalam kasus hukum dan bagaimana suksesi mereka akan diatur. Salah satu tugas utama Regent adalah mengawasi dan memastikan budidaya cengkih dengan baik. Instruksi mengenai proses ini dibahas pada pasal 26 dalam instruksi yang direvisi dan berisi informasi tentang kapan dan bagaimana hal ini harus dilakukan. Selanjutnya diberikan rincian tentang bagaimana cengkih diukur dan diserahkan kepada pejabat pemerintah kolonial. Kedua instruksi dilanjutkan dengan menunjukan bahwa perdagangan cengkih swasta atau pribadi, tidak diperbolehkan dan mereka yang tetap melakukannya akan dihukum berat. Para Regent dihimbau untuk tidak bertemu dengan pedagang asing dan wajib memberitahukan kepada penguasa kolonial apabila orang asing muncul di pantai. Selain itu, orang Ambon lokal tidak diizinkan untuk meninggalkan Ambon dan tidak dapat misalnya mengunjungi Batavia. Instruksi diakhiri dengan instruksi penanganan terhadap penderita kusta.

Ikhtisar ini menunjukan bahwa isi dari kedua instruksi sangat mirip. Keduanya terstruktur dengan cara yang sama dan mengandung prinsip yang sama, yang harus dipatuhi oleh para Regent lokal. Selain itu, kedua dokumen tersebut tidak hanya terfokus pada peran Regent dalam budidaya cengkih, tetapi juga memuat pasal-pasal tentang penyelenggaraan peradilan, tentang ketaatan pada praktik keagamaan, tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan tentang pertemuan dengan pedagang asing. Selain itu, sementara beberapa kewajiban khusus mungkin telah berubah antara tahun 1771 dan 1818, pandangan umum tetap peran para Regent tetap sama. Lebih jauh lagi, cakupan instruksi yang luas menunjukan bahwa VOC berfokus pada lebih dari sekedar perdagangan. Kekuasaan dan klaim otoritasnya mencakup banyak bidang kehidupan, termasuk agam, seksualitas, dan politik. 

Penggunaan Instruksi

Bagaimana tepatnya pemerintah kolonial menggunakan instruksi yang direvisi ini?. Tentu saja, salah satu tujuan utama dari dokumen instruksi ini adalah memungkinkannya untuk mengawasi para Regent. Instruksi tersebut dimaksudkan dan digunakan untuk mengkonkretkan dan membenahi kewajiban para Regent sebagai suatu kelompok sehingga lebih mudah untuk mengontrolnya. Ini memberi pemerintah kolonial daftar yang terorganisir dan terperinci tentang banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh para Regent. Adanya daftar tersebut juga menyebabkan kurang fleksibelnya interaksi antara para Regent dan pemerintah kolonial. Karena instruksi yang begitu rinci, instruksi itu juga membantu pejabat kolonial mengetahui kapan penguasa lokal tidak memenuhi kewajiban mereka dan karenanya dapat ditegur. Menarik untuk dicatat, bagaimanapun, instruksi itu juga digunakan oleh pejabat kolonial untuk mengetahui bagaimana birokrasi kolonial bekerja dan belajar tentang peran yang dimainkan oleh para Regent Ambon dalam sistem ini. Dalam sebuah dokumen yang ditulis oleh Gubernur H.M. de Kock tahun 1819 untuk penggantinya, H.Tielenius Kruijthoff^c, ia menjelaskan bahwa “untuk mengetahui urusan lokal, saya berani merekomendasikan Yang Mulia untuk membaca instruksi bagi para Regent, yang telah saya kutip. Ini adalah dokumen lama, yang telah saya terbitkan kembali dengan beberapa perubahan”⁴³. De Kock mengacu pada instruksi kembali ketika membahas organisasi ekspedisi hongi, menjelaskan bahwa dokumen tersebut memberikan wawasan tentang kapal apa yang akan digunakan dan ketentuan apa harus dibuat⁴⁴. 

Regent van Alang, ca. 1919

Negosiasi Aturan Kolonial

Namun, bukan berarti para Regent lokal selalu pasif menerima apa yang tertulis dalam instruksi tersebut. Kadang-kadang para Regent lokal tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan harus merundingkan cara-cara alternatif untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial. Dokumen kearsipan dari Arsip Nasional di Jakarta berisi dokumen-dokumen yang menjelaskan pertemuan-pertemuan dimana para Regent lokal bertemu dengan Gubernur, atau salah satu bawahannya, dan jika mereka tidak dapat menuruti instruksi, akan berunding dengan pemerintah kolonial untuk memenuhi tuntutannya. Sebuah pertemuan yang diadakan pada tanggal 22 Januari 1810 antara prefek (residen) Haruku^d, bawahan Gubernur Ambon, dengan sejumlah Regent, menunjukan bahwa para Regent sangat sadar bahwa instruksi itu tidak bersifat kaku. Para Regent yang namanya tidak tercantum^e dalam berita acara tersebut menjelaskan, pihaknya tidak bisa menyediakan 3 orembai (jenis perahu) untuk ekspedisi hongi yang diwajibkan sesuai instruksi. Sebaliknya, mereka menawarkan untuk memasok beberapa ribu kilo kapur kepada pemerintah di Ambon. Mereka kemudian berunding tentang kapan ini akan diberikan dan berhasil meyakinkan pejabat bahwa mereka akan jauh lebih lambat dari yang diminta pemerintah⁴⁵.

Sumber-sumber lain menunjukan contoh bagaimana para Regent menggunakan instruksi untuk keuntungan mereka sendiri dalam berurusan dengan para Gubernur. Dalam pertemuan yang sama dengan para Regent Haruku, para penguasa lokal ini mengeluhkan permintaan dari Gubernur untuk menyediakan 12 laki-laki untuk kerja corvée^f di kastil utama, karena mereka tidak pernah diwajibkan untuk melakukannya. Sang Residen yang menulis laporan kemudian menulis bahwa menurut instruksi, memang demikian adanya. Situasi serupa muncul dalam diskusi dengan para Regent Seram. Mereka diminta untuk mengirimkan minyak kepada pemerintah sebagai ganti perahu dan orang-orang untuk ekspedisi hongi. Akan tetapi, para Regent menjawab bahwa tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memasok kepada pemerintah yaitu para laki-laki untuk kepentingan hongi, dan bahwa mereka tidak dapat menyediakan minyak kepada pemerintah⁴⁶.

Contoh-contoh ini menunjukan bahwa para Regent tidak secara pasif mengikuti segala sesuatu yang diperintahkan kepada mereka untuk dilakukan sesuai dengan instruksi yang diterbitkan kembali oleh De Kock. Sebaliknya, ada contoh jelas dari mereka yang bernegosiasi untuk mematuhi aturan-aturan tertentu dan dengan demikian menemukan ruang untuk bermanuver, yang merupakan elemen penting dari aktivitas diplomatik. Selain itu, dokumen-dokumen ini menunjukan bahwa kadang-kadang para Regent juga menolak permintaan dari Gubernur, dengan alasan tidak ada kewajiban dalam instruksi untuk memenuhi permintaan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemerintah untuk menggambarkan kewajiban para Regent dan dengan demikian memaksa mereka untuk lebih mudah mematuhi aturan kolonial, juga memberi kesempatan kepada para Regent untuk merenungkan apa yang sebenarnya pemerintah kolonial dapat minta dari mereka, yang membuat mereka terkadang menolak tuntutan tertentu dari penguasa kolonial. 

Ritual Diplomasi Kolonial

Relasi antara pemerintah kolonial dan para Regent lokal tidak hanya ditentukan secara formal oleh instruksi, tetapi juga dibentuk oleh serangkaian ritual, protokol, dan tanda kehormatan. Henk Niemeijer menjelaskan bahwa “di Maluku, VOC memberikan banyak perhatian pada ekspresi ritual yang dimaksudkan untuk menunjukan rasa hormat kepada penguasa Maluku di depan publik, sehingga menyamarkan setidaknya sebagian dari gangguan-gangguan orang Maluku [dengan kekuasaan kolonial]”⁴⁷. Sedangkan instruksi-instruksi berisi seluruh rangkaian kewajiban yang dimiliki penguasa lokal terhadap negara kolonial, ritual-ritual ini penting dalam membentuk pertemuan diplomatik yang sebenarnya antara perwakilan negara kolonial dan masyarakat lokal Ambon. Melalui ritual-ritual ini “beberapa frustrasi politik Maluku dengan pemerintahan kolonial dikompensasi. Hasilnya adalah budaya diplomatik lokal yang spesifik dimana berbagai elemen dari konteks politik-budaya Eropa dan Maluku dapat dilihat. “Sistem kontak” diplomatik lokal yang diilhami oleh hubungan feodal, membentuk fondasi kolonialisme abad ke-18”⁴⁸. Budaya diplomatik kolonial ini dimulai muncul sejak akhir abad ke-16, ketika kontak antara pedagang Eropa dan penguasa Maluku telah pertama kali dibentuk. Mereka terus memelihara hubungan antara VOC dan para Regent lokal sampai akhir abad ke-18, ketika kekuasaan VOC digantikan oleh Inggris. Ketika negara kolonial Belanda mengambil alih kekuasaan dari Inggris, tidak hanya menggunakan instruksi lama untuk memulihkan hubungan dengan para Regent lokal, tetapi juga menggunakan seluruh rangkaian ritual dan protokol yang telah muncul dalam 2 abad sebelumnya. 

Tongkat dan Pedang Radja van Naku, ca 1930

Salah satu tanda pembedaan yang paling penting yang diberikan oleh VOC, dan kemudian negara kolonial, kepada para Regent lokal adalah akta atau surat pengangkatan/penunjukan. Ini adalah dokumen yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku, dan diberikan kepada setiap Regent yang baru diangkat/ditunjuk. Yang lebih penting adalah tongkat dengan kepala atau tongkat berkepala perak atau emas yang diberikan kepada para Regent Ambon. Johannes Olivier, yang menemani Gubernur Jenderal Godert van der Capellen dalam perjalanannya mengunjungi Maluku pada tahun 1824, menulis bahwa para Regent “ sangat bangga membawa tongkat putih panjang dengan kepala emas atau perak, dimana lambang Belanda, atau kompeni Hindia Timur [Belanda] telah ditempa/dibuat, dan merupakan tanda martabat dan rasa hormat mereka”⁴⁹. Sebuah tongkat dengan kepala (bergagang) perak akan diberikan kepada para Regent yang akan menyatakan tetap setia pada tuntutan-tuntutan negara kolonial. Para Regent Ambon yang terbukti sangat setia dan efektif, akan diberikan tongkat dengan kepala (bergagang) emas⁵⁰. Beberapa catatan perjalanan yang ditulis pada awal abad ke-19 menunjukan bahwa di Ambon, beberapa penguasa lokal masih menggunakan tanda kehormatan yang telah diperkenalkan oleh VOC. Seperti yang telah kita lihat di bagian pendahuluan di atas, ahli botani Caspar Georg Carl Reinwardt, menulis bahwa kepala desa setempat masih menggunakan “tongkat Perusahaan Hindia Timur [Belanda] sebagai tanda kehormatan mereka”⁵¹. Johannes Olivier menjelaskan bahwa kepala atau gagang-gagang seperti itu dianggap sangat berharga dan karena itu disimpan, dengan menyatakan bahwa “banyak Regent dan kepala adat [pedalaman] di Maluku memiliki seluruh koleksi tongkat berkepala/bergagang ini, yang dipakai nenek moyang mereka pada masa kompeni, dan yang dianggap sebagai tanda kebesaran keluarga mereka, disimpan dengan sangat hati-hati”⁵².

Komentar-komentar ini mengungkapkan karena mereka menunjukan bagaimana tanda-tanda kehormatan yang diperkenalkan oleh VOC masih digunakan pada abad ke-19. Bagi penguasa lokal, tongkat seperti itu sangat penting tidak hanya sebagai tanda penghormatan dari negara kolonial, tetapi juga dalam membangun posisi otoritas di dalam masyarakat lokal Ambon⁵³. Klaim mereka atas otoritas politik tidak hanya bergantung pada pembentukan posisi di dalam masyarakat Ambon, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kedudukan mereka di mata pemerintahan kolonial. Bagi pemerintah kolonial, kemampuan untuk memberikan hadiah dan tanda kehormatan tersebut, tidak hanya penting untuk memastikan bahwa Regent lokal akan tetap setia, tetapi juga penting dalam mendorong persaingan di antara mereka, dan memastikan bahwa mereka memainkan peran yang efektif dalam politik kolonial. Olivier menulis “tidak ada lambang kerajaan yang akan memberikan nilai lebih pada tongkatnya, daripada keinginan Radja atau Orangkaija [Regent] Ambon pada tongkat kompeninya”⁵⁴. Tanda semacam itu dengan demikian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penguasa lokal Ambon bersaing untuk kesetiaan pada negara kolonial. 

Radja van Kilang, ca. 1925

Pemerintah kolonial juga melanjutkan dengan praktik lain yang telah dimulai pada tahun 1770, yang terdiri dari pemberian tekstil linen kepada para Regent lokal setelah mereka atau bawahannya berhasil berpartisipa dalam ekspedisi hongi⁵⁵. Para sarjana diplomasi budaya semakin menekankan pentingnya hadiah tersebut dalam diplomasi di dunia modern awal, menunjuk pada pentingnya “pemberian hadiah sebagai mekanisme untuk berhasil membangun hierarki sosial, timbal balik, dan kewajiban jangka panjang dalam masyarakat modern awal”⁵⁶. Karena banyak fungsi yang dapat dimiliki oleh hadiah, beberapa sarjana telah menekankan bagaimana hadiah “merupakan bahan yang tak terpisahkan dari diplomasi global dan merupakan pusat pembentukan pengembangan koneksi global”⁵⁷. Praktik pemberian hadiah ini telah didahului oleh tradisi yang berbeda : antara tahun 1662 dan 1769, itu sudah menjadi kebiasaan untuk menyelenggarakan apa yang disebut pesta orang kaya untuk para Regent lokal dimana pejabat Eropa juga berpartisipasi. Namun, banyak Regent lokal mengeluh bahwa pesta seperti itu mengharuskan mereka untuk tetap terpisah lebih lama dari keluarga dan komunitas mereka. Oleh karena itu, mereka meminta untuk mengganti pesta ini dengan pemberian hadiah, biasanya dalam bentuk tekstil linen⁵⁸. Praktik ini telah menjadi mapan pada akhir abad ke-18, tetapi tampaknya telah dihentikan oleh Inggris, yang tidak terlibat dalam ekspedisi hongi. Pada awal abad ke-19, ketika kekuasaan Belanda telah dipulihkan, para penguasa Ambon bertanya kepada pejabat kolonial apakah mereka akan melanjutkan salah satu dari hal ini. Setelah melalui beberapa pertimbangan, pemerintah kolonial akhirnya memutuskan untuk melanjutkan tradisi pemberian kain linen. Menurut H.M. de Kock, Gubernur Ambon pada tahun 1818, pemberian-pemberian ini memberikan “kesan yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal, walaupun tidak mengeluarkan pengeluaran besar atas nama pemerintah kolonial, [sehingga ia] mendukung permintaan para Regent dengan segenap hati”⁵⁹.

Hadiah-hadiah ini tidak hanya penting untuk menunjukan penghargaan kepada para Regent, tetapi seorang sarjana baru-baru ini menekankan bahwa hadiah tersebut adalah “agen kunci kohesi sosial dan sistem nilai trans kultutral”⁶⁰. Hal ini terutama berlaku untuk tekstil linen yang diberikan kepada para Regent Ambon, karena dengan tekstil tersebut berbagai jenis pakaian dapat dibuat. Pakaian seperti itu, tidak hanya penting untuk alasan estetis, tetapi juga karena melalui pakaian, identitas dibentuk, yang kemudiaan “digunakan untuk menandakan keanggotaan atau perbedaan”⁶¹. Beberapa catatan perjalanan mengomentari fakta bahwa para Regent Kristen dan Islam akan berpakaian berbeda, dengan para penguasa Kristen lebih memilih untuk “meniru orang Eropa” dengan mengenakan pakaian warna-warni dan mengenakan topi jerami, berbeda dengan para Regent Islam, yang umumnya lebih suka memakai sorban⁶². Hal ini menunjukan kemungkinan bahwa pakaian, dan hadiah secara umum, dalam menciptakan asosiasi, sentimen dan representasi yang memiliki peran penting dalam mempertahankan kekuasaan kolonial.

Contoh-contoh ini menunjukan bahwa pejabat kolonial di awal abad ke-19 menggunakan banyak ritual yang telah dibentuk selama 2 abad sebelumnya dalam berurusan dengan para Regent Ambon. Ini bukan saja karena para pejabat itu sendiri percaya bahwa memanfaatkan ritual-ritual yang ada itu menguntungkan, tetapi juga karena para Regent Ambon sendiri yang meminta kelanjutannya. Bagi para Regent, ritual-ritual ini tidak hanya penting karena tradisi itu sudah biasa, dan membuat relasi dengan pemerintah kolonial lebih dapat diprediksi, tetapi juga karena ritual-ritual yang sudah ada ini meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat lokal Ambon. 

Kesimpulan

Artikel ini berargumen bahwa pejabat kolonial di Ambon pada awal abad ke-19, menggunakan peraturan dan ritual yang diciptakan pada masa VOC untuk menjalin kembali relasi dengan para Regent lokal. Terutama terlihat pada bagaimana pada tahun 1818 dikeluarkan instruksi tentang peran para Regent dalam pemerintahan kolonial, yang didasarkan pada instruksi yang telah dibuat pada tahun 1771. Instruksi baru ini sangat mirip dengan instruksi sebelumnya, baik dari segi struktur maupun isinya. Selain itu, banyak ritual yang menjadi dasar hubungan antara pemerintah kolonial dan para Regent lokal, juga telah terjadi pada abad sebelumnya. Hal yang paling menonjol dalam hal ini adalah masih berlanjutnya penggunaan jenis-jenis hadiah dan tanda kehormatan, yang memainkan peran penting dalam relasi VOC dengan para Regent lokal. Tentu saja tidak mengherankan bila ada kesinambungan dalam praktik dan ritual VOC dan negara kolonial. Para pejabat di awal abad ke-19 pasti menyadari bahwa orang-orang sudah terbiasa dengan praktik-praktik ini, yang masuk akal untuk terus menggunakannya. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun secara retoris pejabat kolonial berusaha keras untuk menjauhkan diri dari cara-cara VOC beroperasi, dalam praktiknya mereka sering mengandalkan pengetahuan, protokol, dan ritual yang telah dinegosiasikan. Tetapi bukan hanya negara kolonial yang menjangkau kembali pengetahuan ini, para Regent lokal sendiri juga meminta agar ritual-ritual ini terus digunakan, karena ritual-ritual ini memainkan peran penting dalam melegitimasi posisi mereka sendiri dalam masyarakat lokal Ambon. Selain itu, para Regent tidak secara pasif menerima apa pun yang tertulis dalam instruksi-instruksi ini, tetapi memainkan peran penting dalam menegosiasikan cara instruksi itu ditafsirkan dan juga berhasil menggunakan instruksi itu untuk keuntungan mereka sendiri.

Instruksi ini paling baik dipahami sebagai bentuk diplomasi kolonial. Meski pemerintah kolonial Belanda merupakan satu-satunya penguasa berdaulat di Ambon, namun sangat bergantung pada para Regent Ambon dalam pencarian rempah-rempah. Hanya dengan bantuan mereka dimungkinkan untuk mengumpulkan cukup banyak orang untuk benar-benar menanam, memanen, dan mengumpulkan  rempah-rempah yang menghasilkan keuntungan luar biasa di seluruh dunia. Untuk melindungi kepentingan mereka, para Gubernur dan Regent terlibat dalam “trilogi klasik” kegiatan diplomatik : “pengumpulan informasi, komunikasi dan negosiasi”⁶³, dengan kesadaran penuh bahwa memelihara hubungan yang stabil bergantung pada saling mengakui otoritas satu sama lain melalui sejumlah ritual dan protokol. Mempelajari interaksi ini tidak hanya penting untuk mendapatkan wawasan tentang budaya diplomatik VOC, tetapi juga relevan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perkembangan negara kolonial dan diplomasi di abad ke-19.

===== selesai =====

 

Catatan Kaki:

1.      Reinwardt, C.G.C. Reis Naar Het Oostelijk Gedeelte Van Den Indischen Archipel, in Het Jaar 1821 (Amsterdam: F. Muller, 1858), 439.

2.     Lihat sebagai contoh, Van Meersbergen, G. “The Diplomatic Repertoires of the East India Companies in Mughal South Asia.” Historical Journal 62 (4) (2019), and Blussé, L. Tussen geveinsde vrunden en verklaarde vijanden (Amsterdam: knaw, 1999).

3.     Jacobs, E.M. Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18e eeuw (Zutphen: Walburg Pers, 2000).

4.     Gaastra, F.S. Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers (Zutphen: Walburg Pers, 1989).

5.     Glamann, K. Dutch-Asiatic Trade, 1620–1740 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1958).

6.     Knaap, G. De ‘Core Business’ van de VOC. Markt, macht en mentaliteit vanuit overzees perspectief, Inaugural Lecture, Utrecht, 214, accessed via https://dspace.library.uu.nl/ bitstream/handle/1874/308351/Knaap_Gerrit_oratie.pdf.

7.     Clulow, A., and T. Mostert, eds. The Dutch and English East India Companies: Diplomacy, Trade and Violence in Early Modern Asia (Amsterdam: aup, 2018).

8.     Ruangsilp, B. Dutch East India Merchants at the Court of Ayutthaya: Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, c. 1604–1765 (Leiden: Brill, 2007), 7.

9.     Sowerby, T.A. “Early Modern Diplomatic History.” History Compass 14 (9) (2016), 441–56.

10.   Van Meersbergen, G. “Diplomacy in a Provincial Setting the East India Companies in Seventeenth-Century Bengal and Orissa.” In The Dutch and English East India Companies, eds. A. Clulow and T. Mostert, 58.

11.    Ibid.

12.   Clulow, A., and T. Mostert. “The Dutch East India Company and Business Diplomacy.” Diplomatica 2 (1) (2020), 30–31.

13.   Van den Doel, H.W. De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808–1942 (Amsterdam: Bert Bakker, 1994).

14.   Kommers, J.H.M. Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800–1830 (Meppel: Krips Repo, 1979).

15.   Van Goor, J. Prelude to Colonialism, the Dutch in Asia (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2004), 120.

16.   Schrikker, A.F. Dutch and British Colonial Intervention in Sri Lanka, 1780–1815: Expansion and Reform (Leiden: Brill, 2007).

17.   Kent, E. Corporate Character: Representing Imperial Power in British India, 1786–1901 (Toronto: University of Toronto Press, 2014), 16.

18.   Ibid.

19.   Bosma, U., and R. Raben. De Oude Indische Wereld: Being “Dutch” in the Indies. A History of Creolisation and Empire, 1500–1920, trans. W. Shaffer (Athens: Ohio University Press, 2008), 143.

20.  Van Goor, J. Kooplieden, Predikanten & Bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld (Utrecht: hes Uitgevers, 1982), 137.

21.   Scott-Smith, G., and K. Weisbrode. “Editorial.” Diplomatica 1 (1) (2019), 3.

22.  Sowerby, T., and J. Hennings, eds. Practices of Diplomacy in the Early Modern World c.1410– 1800 (London: Routledge, 2017), 3. See also the chapter (44–64) by Gábor Kármán in this edited volume for a relevant study on applying diplomacy to the Ottoman Empire.

23.  Andaya, L. The World of Maluku (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), 1.

24.  Knaap G.J. Kruidnagelen en christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656–1696, 2nd ed. (Leiden: kitlv Uitgeverij, 2004).

25.  Van Fraassen, C.F. Ambon in het 19-eeuwse Indië, van wingewest tot werfdepot (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2018), 73.

26.  Knaap, G. Kruidnagelen en christenen, 44.

27.  Ibid.

28.  Dekker, E.D. Max Havelaar Op De Koffieveilingen Van De Nederlandse Handelmaatschappij, 20th ed. (Amsterdam: L.J. Veen, 2008), 74.

29.  Boxer, C.R. The Dutch Seaborne Empire, 1600–1800 (London: Penguin, 1988), 241–72.

30.  Mikaberidze, A. The Napoleonic Wars. A Global History (Oxford: Oxford University Press, 2020), 62.

31.   Koch, J. Koning Willem I, 1772–1843 (Amsterdam: Boom Uitgeverij, 2013), 125.

32.  Mikaberidze, A. The Napoleonic Wars, 498.

33.  Sivasundaram, S. Waves Across the South. A New History of Revolution and Empire (London: William Collins, 2020), 230.

34.  Quoted in Hagen, P. Koloniale Oorlogen in Indonesië. Vijf Eeuwen Verzet Tegen Vreemde Overheersing (Amsterdam: De Arbeiderspers), 278.

35.  Memorie van overgave van afgaand gouverneur der Molukken (generaal-majoor De Kock) aan zijn opvolger (Tielenius Kruijthoff), Ambon, 7 January 1819, accessed 4 September 2020 via http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ middenmolukken17961902/?page_number=1819-01-07.

36.  Ibid.

37.  Van den Doel, H.W. De Stille Macht, 37–53.

38.  Idema, H.A. “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817.” Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 79 (1) (1923), 619.

39.  National Archives, The Hague, voc Archive (1.04.02); 3329; fifth register; folio 2.

40.  Knaap, G.J., R. Chaauvel, and C.F. Fraassen. Van Tjengkeh tot kruidnagel (Amsterdam: Stichting Werkgroep Inheemse Volken, 1987), 21.

41.   Ibid.; Idema, H.A. “De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817,” 619.

42.  Ibid., 620.

43.  Memorie van overgave van afgaand gouverneur der Molukken (generaal-majoor De Kock) aan zijn opvolger (Tielenius Kruijthoff), Ambon, 7 January 1819, accessed 23 February 2020 via http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/ middenmolukken17961902/?page_number=1819-01-07.

44.  Ibid.

45.  Verslag van conferentie van onderprefect van Haruku (Mazel) met regenten van zijn ressort, Haruku, 22 January 1810, accessed 3 March 2020 via http://resources.huygens.knaw. nl/retroboeken/middenmolukken17961902/#page=446&accessor=toc&view=htmlPane.

46.  Ibid.

47.  Niemeijer, H.E. “The Theatrical Peace: Honour, Protocol and Diplomacy in the Balance of Power between the United East India Company and Ternate c.1750,” accessed 9 January 2020, via https://www.cortsfoundation.org/images/PDF/Niemeijer2002_TheTheatricalPeace.pdf.

48.  Ibid.

49.  Olivier, J. Reizen in Den Molukschen Archipel Naar Makassar, Enz. (Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1834), 39.

50.  Ibid.

51.   Reinwardt, C.G.C. Reis Naar Het Oostelijk Gedeelte Van Den Indischen Archipel, in Het Jaar 1821. (Amsterdam: F. Muller, 1858), 439.

52.  Olivier, J. Reizen in Den Molukschen Archipel Naar Makassar, Enz., 241.

53.  Van Fraassen, C.F. Ambon in het 19e-eeuwse Indië – van wingewest tot werfdepot, 208–9.

54.  Olivier, J. Reizen in Den Molukschen Archipel, 39.

55.  Verbaal handelingen en besluiten gouverneur-generaal (Van der Capellen) in Rade 20 February 1821 no. 27, Batavia, accessed 3 February 2020 via http://resources.huygens.knaw. nl/retroboeken/middenmolukken17961902/#page=1299&accessor=toc&source=1.

56.  Broomhall, S., and J. Van Gent. Gender, Power and Identity in the Early Modern House of Orange-Nassau (London/New York: Routledge, 2016), 7.

57.  Biedermann, Z., A. Gerritsen, and G. Riello. Global Gifts. The Material Culture of Diplomacy in Early Modern Eurasia (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 1.

58.  Verbaal handelingen en besluiten gouverneur-generaal (Van der Capellen) buiten Rade 23 June 1819 no. 9, Batavia, accessed 3 February 2020 via http://resources.huygens.knaw.nl/ retroboeken/middenmolukken17961902/?page_number=1819-06-23.

59.  See note 23.

60. Ibid.

61.   Hulsbosch, M. Pointy Shoes and Pith Helmets: Dress and Identity Construction in Ambon from 1850 to 1942 (Leiden: Brill, 2014), 3.

62.  Olivier, J. Elviro’s reis naar en door Java en de Molukkos (Amsterdam: H.W. Weytingh, 1835), 205

63.  Scott-Smith, G., and K. Weisbrode. “Editorial,” 3.

 

Catatan Tambahan:

a.        H.M. de Kock bernama lengkap Hendrik Merkus de Kock, lahir pada 25 Mei 1779 di Heusden dan meninggal pada 12 April 1845 di s’Gravenhage. Ia adalah putra dari Johannes Conradus de Kock dan Maria Petronella Merkus. H.M. de Kock menikah dengan Luise Frederike Wilhelmine Gertrud von Bilfinger

§  Lihat artikel berjudul The First Ladies of Amboina (bag 9) pada blog ini

b.        Mengenai isi dari Instruksi lama tahun 1771, lihat artikel berjudul Instruksi Governor van Amboina untuk mengatur perilaku semua Radja, Pattij dan Orang Kaija di Gubernemen van Ambon dan seluruh wilayah kekuasaannya (bag 1 dan 2) pada blog ini

c.        H. Tielenius Kruijthoff bernama lengkap Hendrik Tielenius Kruijthoff, lahir pada 13 April 1777 di Amsterdam, meninggal di Ambon pada 3 Februari 1822 (saat masih menjabat sebagai Gubernur). Ia adalah putra dari  Gerardus Cornelis Tielenius Kruijthoff (1735 – 1792) dan  Delliana Maria Baart (1749 – 1829). Kruijthoff menikah dengan Johanna Elisabeth Keyser pada 10 Juni 1804 di Batavia.

d.       Prefek atau secara lebih familiar disebut Resident Haruku pada masa ini adalah Elias Mazel (1804-1805, 1809-1810)

e.        Memang pada arsip/dokumen tentang pertemuan itu, tidak disebutkan nama-nama para Regent yang hadir, namun disebutkan nama-nama Regent yang tidak hadir pada pertemuan tersebut, antara lain yaitu Nagarij (Orangkaija van Rohomoni), Benjamin Radjawane (Pattij van Kariu), Daniel Tuhuteru (Regent van Hatusua), Malaki Tetehuka (Regent van Waisamu)

f.         Corvée adalah layanan wajib kerja yang dilakukan oleh penduduk kepada pemerintah kolonial. Dalam historiografi Belanda, lebih familiar dengan nama Heerendienst